PSU Pekanbaru memasuki Babak II

Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang pelaksanaan putusan sela MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), telah dilalui empat kali persidangan dan selambat-lambatnya PSU dilaksanakan 90 hari terhitung diputuskan oleh MK tanggal 7 Oktober 2011.

MK dalam putusannya berkesimpulan, ada rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan MK bahwa ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh pemohon, termohon dan Penjabat Wali Kota Pekanbaru.

‘’Mengabulkan sebagian permohonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru untuk memperpanjang pelaksanaan putusan sela MK selambat-lambanya 90 hari setelah ketetapan ini diucapkan. Memerintahkan KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putusan dan penetapan MK a quo,’’ ujar Ketua MK, Moh Mahfud MD saat membacakan pengucapan penetapan sengketa Pemilukada Kota Pekanbaru atas pelaksanaan PSU di gedung MK, Jumat (7/10).

Dalam ketetapan itu, MK juga memerintahkan KPU Pusat, KPU Riau, Bawaslu dan Panwaslu Kota Pekanbaru serta Kemendagri sesuai kewenangannya mengawasi ketat proses penyelenggaraan PSU dan membuat laporan serta temuan yang disampaikan ke MK.

‘’Masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan PSU paling lambat tujuh hari setelah selesainya tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini. Jadi kami akan mengambil putusan final terhadap keseluruhan ini nanti setelah 90 hari plus tujuh hari,’’ terang Mahfud didampingi enam hakim lainnya, yakni Achmad sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil dan Harjono.

Turut hadir dalam sidang, pihak KPU Pekanbaru, KPU Riau, Panwaslu Pekanbaru, DPRD, dan Kemendagri serta kedua calon Wakil Wali Kota Pekanbaru, Erizal dan Ayat Cahyadi bersama kuasa hukumnya.

Saat pengucapan ketetapan, tiba-tiba ada suara yang yang tak terlalu lantang di atas ruang persidangan dengan mengatakan ‘’MK tidak adil’’.

Namun petugas dengan cepat menghampiri salah seorang perempuan tersebut, sehingga mampu meredam dan menghentikannya.

Seperti diketahui dalam penjelasannya, Hakim MK Maria Farida menjelaskan, rapat permusyawaratan hakim MK pada Rabu 5 Oktober 2011 berkesimpulan, putusan MK Nomor: 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum MK menjatuhkan putusan akhir.

Kemudian, katanya, ada rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan MK bahwa ada upaya untuk menunda pelaksanaan PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang juga dilakukan secara konspiratif oleh pemohon, termohon dan Penjabat Wako Pekanbaru.

‘’Terkait fakta-fakta tersebut, sejauh menyangkut kewenangan MK yakni terkait langsung dalam pelaksanaan Pemilukada, MK akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam putusan akhir dengan memperhatikan berbagai perkembangan di lapangan setelah pengucapan ketetapan ini. Sedangkan sejauh menyangkut pemerintahan umum jadi kewenangan Kemendagri untuk menindaklanjuti dalam rangka pengawasan umumn,’’ tukas Farida.

Kemudian, lanjutnya, alasan tak tersedianya anggaran dan belum dimasukkannya anggaran PSU dalam APBD-Perubahan Kota Pekanbaru 2011, dinilai MK tak tepat karena sesuai keterangan Kemendagri, Kemenkeu, dan ahli Dr Syukriy Abdullah, penyediaan anggaran itu dapat dilakukan.

‘’Ini berdasar PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada, Permendagri Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,’’ paparnya.

Untuk memberi kepercayaan masyarakat, terang Farida, dan legitimasi hasil penyelenggaraan Pemilukada Pekanbaru tahun 2011, dan berdasar putusan MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011, PSU harus tetap dilaksanakan.

‘’Pelaksanaan putusan ini disamping harus diawasi ketat oleh KPU, Bawaslu, Panwaslu, juga harus diawasi Kemendagri sebagai pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat dan maksimal serta bukan dimanipulasi yang dibuat-buat dan tak masuk akal,’’ ucap Hakim MK, Maria Farida Indrati saat membacakan ketetapan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum Kemendagri Prof Dr Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan, pihaknya tentu akan memperhatikan, mengikuti dan melaksanakan putusan MK mengenai sengketa Pemilukada Pekanbaru.

‘’Apa yang ditugaskan MK ke Kemendagri akan kita dilaksanakan dan terutama melakukan pengawasan umum terhadap prosesi PSU yang harus terlaksana sela 90 hari sesuai keketapan MK,’’ tuturnya.

Sedang pihak KPU Pekanbaru menyatakan tentu saja menghormati apa yang telah diputuskan MK, meski permohonan KPU tak diterima seluruhnya yakni minta PSU diselenggarakan pada 2012 sejak anggaran diterima KPU.

‘’Kita sebagai penyelenggara tentu menghormati dan akan melaksanakannya putusan MK,’’ ungkap Ketua KPU Pekanbaru, Tengku Rafizal usai persidangan.

Rafizal berharap Pemko dan DPRD juga bisa memahami putusan ini dan dapat menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan PSU secepatnya dengan berbagai cara. ‘’Kita berharap Pemko dan DPRD segera membahas KUA-PPAS dan mengalokasi anggaran untuk PSU,’’ jelasnya.

Dinilai Aneh
Sementara itu, kuasa hukum pihak terkait (pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi), Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK sangat aneh. ‘’Karena pertimbangan hukum dengan diktumnya tidak nyambung,’’ kata Yusril usai persidangan.

Padahal, lanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya dalam ketetapan itu jelas-jelas disebutkan, konspirasi politik yang dilakukan Pemohon, Termohon (KPU Pekanbaru dan Penjabat Wako Pekanbaru) untuk menunda dan menggagalkan PSU terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

‘’Tapi kenapa dalam putusannya memerintahkan supaya dilakukan PSU ulang selama 90 hari, yang tentu saja akan dilaksanakan oleh orang yang sudah terbukti melakukan konspirasi itu. Gimana ini,’’ ucap mantan Menkumham itu sambil tertawa.

Namun demikian Yusril mengaku, pihaknya tentu harus menghormati dan menerima putusan MK. ‘’Putusannya sih sah dan mengikat, kita akan patuhi itu,’’ tutur Yusril.

Sedang Kuasa Hukum Berseri, Bambang Widjojanto menyatakan, terlalu prematur jika disebutkan pasangan Berseri terlibat dalam konspirasi penundaan PSU. ‘’Terkait penundaan itu kan KPU dengan Pemko Pekanbaru, tak ada hubungannya dengan Berseri. Beda kalau dulu, keterlibatan pihak terkait, Wako dan KPU jelas dapat dibuktikan sehingga MK minta PSU,’’ ujarnya.

Namun demikian, Bambang mengajak semua pihak menghargai dan menghormati putusan MK. Mudah-mudahan KPU Pekanbaru bisa mengkonsolidasikan seluruh perangkatnya untuk dapat menjalankan pelaksanaan PSU sesuai putusan MK secara baik. ‘’Semuanya harus mengikuti proses PSU yang jujur dan adil,’’ ucap calon Pimpinan KPK itu.

Terkait putusan ini, Pemko Pekanbaru segera melaksanakan perintah MK. Salah satunya dengan memasukkan anggaran PSU di KUA PPAS untuk APBD-P 2011. Menurut Sekretaris Kota Pekanbaru, HM Wardan, meski belum dapat surat pemberitahuan dari MK, hal itu akan dilakukan agar tak ada masalah lagi dengan anggaran yang jadi salah satu penyebab PSU tak jadi.

‘’Saya sudah dengar dan segera kita lakukan perubahan KUA PPAS Pemko. Meski sudah siap dan defisit karena ini prioritas tentu wajib dilakukan. Pembahasan secepatnya,’’ jelasnya.

Dengan adanya revisi ini, kemungkinan ada pengurangan anggaran pada beberapa Satker untuk memenuhi keperluan ini. Namun, Wardan masih enggan menyebut Satker apa yang harus dikurangi.

Harus Hormati Putusan MK
Pengamat politik Riau, Andi Yusran menilai keputusan MK adalah final.

‘’Saya kira, sudah seharusnya semua pihak menghormati keputusan,’’ ujarnya. Dengan demikian, sudah jadi kewajiban bagi pihak-pihak penyelenggara, baik KPU Pekanbaru maupun Pemko Pekanbaru mulai dari sekarang menyiapkan pelaksanaan PSU dalam 90 hari ke depan. Sebab, soal Pemilukada Pekanbaru ini, MK sudah memutuskan dua kali. ‘’Tak mungkin lagi lah MK besoknya membuat keputusan baru penundaan lagi,’’ katanya.

Menurutnya, pihak-pihak terkait, sudah seharusnya tak melakukan manuver-manuver seperti yang sudah-sudah. Tapi, bersama-sama menyukseskan pelaksanaan PSU.

Soal anggaran yang jadi faktor penghambat pelaksanaan PSU selama ini, KPU dan Pemko Pekanbaru sudah seharusnya mencari solusi.

Apalagi, APBD Perubahan Kota Pekanbaru 2011 belum tuntas dan belum disahkan. Mengingat pelaksanaan PSU adalah keputusan mutlak MK yang harus diikuti, Pemko harus bisa memprioritaskan anggaran untuk pelaksanaan PSU di APBD Perubahan 2011.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sondia Warman, putusan MK harus segera dilakukan. Artinya tahapan-tahapan yang sudah ditentukan sebelumnya hendaknya digesa. Namun terkait temuan seperti DPT ganda juga harus dibersihkan agar pelaksanaannya tak ada lagi kecurangan.

‘’MK sudah beri waktu 90 hari lagi untuk PSU dan ini harus dimanfaatkan betul, segeralah susun langkah-langkah untuk itu, ‘’ kata Sondia. Mengenai kendala dana, Pemko juga diminta kembali berkonsultasi ke provinsi, Kemendagri untuk mencari solusinya.

Juru bicara Berseri, Abu Bakar Siddik menyebut keputusan MK sebagai sebuah keputusan yang adil. Pasalnya, Pemko memang dalam kondisi tidak tepat untuk pelaksanaan PSU akibat anggaran minim.

Abu berharap pelaksanaan PSU yang diundur tersebut dapat dilaksanakan sebaik mungkin demi kejelasan pimpinan di Kota Pekanbaru.

‘’MK tentu memiliki pertimbangan yang jelas untuk keputusan tersebut. Karena itu, sama-sama kita patuhi baik Pemko Pekanbaru, KPU Pekanbaru, PAS maupun Berseri sendiri. Siapa yang menang nanti masyarakat yang memilihnya,’’ harapnya dengan menyatakan tak ada strategi khusus untuk memenangkan PSU.

Ketua Tim Koalisi PAS, drh Chaidir MM menilai keputusan MK aneh. ‘’Putusannya malah lain, mengabulkan permintaan ini, jelas kesimpulan MK mengatakan demikian. Mestinya jika itu kesimpulan, mereka (Berseri, KPU dan Pj Wako) yang terbukti bersalah, tapi dalam kesimpulan dan putusan MK malah memberi waktu untuk PSU kembali 90 hari tak ada, PAS harusnya menangkan,’’ tuturnya.

Menurutnya, PAS kecewa untuk yang kesekian kalinya. Meski demikian mereka tetap menghormati. Ke depan, dengan dikabulkannya permohonan KPU untuk PSU, PAS berharap segera dilakukan.

‘’Harapan kita mereka harus konsisten untuk pelaksanaan PSU,’’ ujar Chaidir. Setelah ini PAS hanya menunggu pelaksanaannya karena bola itu kini ada di KPU. ‘’Mereka harus segera melakukan persiapan. Persiapan tak ada, kita menunggu saja,’’ ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Samsul Bahri menilai putusan MK sama sekali tak berpijak pada asas keadilan serta menyimpang dari risalah sidang yang jelas membuktikan bahwa penundaan PSU kemarin terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif secara konspiratif.

‘’Ini jelas tak adil dan tak sesuai dengan statemen Ketua MK di Metro TV. Kami siap melaksanakannya namun kita minta ke Mendagri supaya Penjabat Wali Kota Pekanbaru sekarang karena dinilai tak netral supaya diganti oleh orang yang netral dari Kemendagri,’’ ucapnya.

DPRD pun mendesak Pemko segera memasukkan KUA-PPAS. ‘’Agar kita bahas bersama TAPD dalam mempersiapkan APBD-P yang di dalamnya akan kita anggarkan dana PSU,’’ ungkap dia.

Diwarnai Demonstrasi
Usai putusan MK, sekelompok orang yang mengatasnamakan Senteral Gerakan Rakyat Riau (Segera) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MK. Massa yang berjumlah sekitar 50 orang memprotes putusan MK yang dinilai tak adil.

‘’Hari ini (kemarin, red) kita datang ke MK untuk menegakkan keadilan khususnya di Riau. Ada indikasi paraktik mafia Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kota Pekanbaru ini, karena uang telah bertaburan di MK,’’ lantang salah seorang demonstran, Agun dalam orasinya.

Sepertinya, para demonstran sudah tahu putusan MK yang memperpanjang pelaksnaan PSU. Pasalnya usai putusan, mereka langsung berkumpul di Gedung MK dengan membawa spanduk-spanduk yang tentu sudah disiapkan.

Pada kesempatan itu, para demontrasi itu juga melakukan berbagai antraksi sebagai bentuk penolakan atas putusan MK. Di antaranya menaburkan bunga di atas keranda yang ditutup kain putih. Sumber Riau Pos