Presiden SBY Diduga Terhindar Dari Demo 28 Januari


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadapi demo besar-besaran pada 28 Januari nanti. Tuntutannya tak main-main: meminta dia supaya mundur dari jabatan Presiden lantaran dianggap gagal memimpin 100 hari pemerintahan. Kemanakah Presiden pada tanggal itu?

Meski belum ada jadwal resmi dari Biro Pers dan Media Istana Kepresidenan, Presiden SBY dijadwalkan akan menggelar acara di Banten, Jawa Barat. SBY akan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi yang dipimpin oleh Ratu Atut Khosiyah tersebut.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, membantah jika agenda SBY tersebut disengaja untuk menghindar dari para demonstran yang dikabarkan akan berjumlah lebih dari 20 ribu orang mengepung Istana.

"Presiden bukan karena menghindari demo. Karena memang sudah jauh-jauh hari disiapkan," kata Julian usai menghadiri pelantikan sembilan anggota Wantimpres di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2010) kemarin.

Kabar kunjungan Presiden ke Banten memang bukan baru saja terdengar. Informasi tentang hal ini sudah terdengar seminggu terakhir. Namun Julian tetap belum memastikan agenda tersebut. "Kata siapa?" Julian balik bertanya.

Secara langsung, Presiden belum pernah berkomentar tentang rencana aksi massa ini. Bahkan, menurut Julian, membicarakan pun belum pernah. Sangat berbeda dengan aksi Hari Antikorupsi 9 Desember lalu. Kala itu SBY menggelar jumpa pers soal rencana akan ada aksi makar. Dan ternyata tuduhan itu tak terbukti.

Saat aksi 9 Desember berlangsung, SBY juga sedang tidak ada di Istana. Dia dan rombongan sedang berada di Bali untuk sebuah acara interen. SBY pun tak mendengar ribuan demonstran yang didominasi oleh para mahasiswa itu beraksi. Dan kondisi serupa sepertinya juga akan terulang.

Meski tidak bicara soal rencana aksi menurunkan presiden, tapi beberapa hari terakhir presiden sering berbicara mengenai pemakzulan terhadap presiden. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensil, tidak serta merta parlemen bisa menurunkan presiden di tengah jalan. Demikian juga sebaliknya.

Pertama kali, Presiden mengungkapkan soal pemakzulan ini saat usai memimpin rapat dengan para pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Bogor minggu lalu. Terakhir, Senin (25/1/2010) kemarin SBY kembali mengungkit soal pemakzulan saat berbicara di hadapan para petinggi TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Saat berbicara di hadapan ratusan bupati se-Indonesia di Madiun 19 Januari lalu, SBY juga menyinggung masalah sistem presidensil.

Soal pemerintahan presidensil, sebenarnya belum ada kata sepakat dengan sistem pemerintahan tersebut. Sebab Indonesia dianggap tidak sepenuhnya melaksanakan sistem presidensil atau pun parlementer. Meminjam istilah anggota DPR dari Partai Hanura, Akbar Faisal, sistem pemerintahan Indonesia adalah 'banci'.

Dalam hukum ketatanegaraan, istilah 'banci' ini lebih pas disebut dengan istilah kuasi presidensial dan kuasi parlementer. Bukan presidensiil, tidak juga parlementer.

Akankah demo besar-besaran ini terbukti? "Itu kan baru klaim dari mereka," kilah Julian usai pelantikan anggota Wantimpres kemarin.
sumber: detik.com