Partai Politik

Definisi Partai Politik
Partai politik memiliki berbagai definisi. Definisi tersebut diberikan oleh beberapa ahli, misalnya Carl J. Friedrich, Sigmund Neumann, Roger H. Soltau, dan Mark N. Hogopain. Masing-masing memiliki definisi berbeda mengenai partai politik.
Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (404:2008), Friedrich menyatakan, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.
Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.
Menurut Soltau, partai politik merupakan sekelompok warganegara yang sedikit banyak diorganisir secara ketat, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
Dalam buku Pendidikan Demokrasi (59:2007), Mark N. Hogopain menyatakan partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu.
Menurut Undang-undang No. 31/2002 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 2/1999 (Indonesia), partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
Jadi, secara umum partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan tujuan yang sama. Kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik.

Sejarah Perkembangan Partai Politik
Partai politik berawal dari negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya di akhir abad 18, di negara seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik di dalam parlemen, dan digunakan untuk mempertahankan kaum bangsawan dari tuntutan raja.
Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik di luar parlemen pun terbentuk dengan adanya panitia-panitia yang mengumpulkan suara pendukungnya pada masa menjelang pemilu, hingga suara masyarakat di luar parlemen dianggap perlu. Karena itu, kelompok politik di parlemen membentuk organisasi massa. Pada akhir abad ke 19, lahirlah partai politik.
Partai politik yang mengumpulkan suara hanya ketika menjelang pemilu, biasanya hanya mengejar kemenangan di pemilihan umum, dan setelah pemilihan umum biasanya kurang aktif. Partai politik seperti ini sering tidak memiliki disiplin, dan iuran tidak terlalu dipentingkan. Partai seperti ini biasanya terdiri atas pendukung dari berbagai aliran politik, yang bernaung dibawahnya untuk memperjuangkan suatu program tertentu. Oleh karena terdiri dari berbagai anggota yang berbeda aliran politik, program yang diperjuangkan partai pun menjadi terlalu luas dan kabur.
Dalam perkembangan selanjutnya, lahir pula partai di luar parlemen. Partai-partai ini biasanya didasarkan kepada suatu ideologi tertentu, seperti fasisme, sosialisme, dan komunisme. Partai jenis ini memiliki disiplin yang lebih ketat. Pimpinan partai sangat menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut, dengan cara mengadakan saringan bagi calon anggota dan memecat anggota yang menyimpang dari haluan partai.
Pendidikan kader sangat penting bagi partai jenis ini. Jika menjadi calon anggota diadakan penyaringan, maka untuk menjadi anggota pimpinan harus melalui beberapa seleksi. Partai ini memungut iuran dan menyebarkan ajaran serta keputusan pimpinan partai untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi partai. Partai kader biasanya lebih kecil dari partai massa.
Menjelang masa Perang Dunia I, muncul klasifikasi partai berdasarkan ekonomi dan ideologi, Kanan dan Kiri. Pembagian Kanan dan Kiri bermula dari Revolusi Prancis ketika sidang parlemen. Raja dan pendukungnya duduk di kanan panggung ketua, sedangkan pihak pendukung perubahan dan reformasi duduk di sebelah kirinya.
Jenis partai kiri mengutamakan perubahan, kesetaraan untuk lapisan bawah, campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi dan politik, dan hak. Sedangkan partai kanan mendukung status quo, privilege (hak istimewa untuk kalangan atas), pasar bebas, dan kewajiban.
Menjelang dan sesudah masa Perang Dunia II, ada kecenderungan di partai-partai negara Barat untuk meninggalkan tradisi membedakan jenis partai, seperti massa vs kader atau Kanan vs Kiri. Hal ini karena partai-partai kecil ingin memenangkan pemilu, dan untuk itu, mereka memerlukan dukungan yang lebih besar dan luas dengan merangkul pemilih tengah, antara lain patronage dan brokerage. Ternyata dengan cara tersebut, partai ini berhasil memenangkan pemilu serta menjalankan program partainya. Hal ini dimungkinkan dengan melonggarkan sikap kaku dan eksklusif menjadi fleksibel dan inklusif.
Pada tahun 1989, Francis Fukuyama memaparkan idenya dalam tulisannya The End of History. Fukuyama juga menyatakan bahwa globalisasi di dunia menyebabkan tersebarnya demokrasi ala Barat dan majunya ekonomi pasar akan diikuti dengan diterimanya prinsip demokrasi liberal secara universal. Ternyata teori ini mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak karena dianggap meremehkan efek-efek negatif dari globalisasi. Karena itu, Fukuyama memberikan penjelasan dalam tulisannya The End of History and The Last Man, tahun 1992.

Fungsi Partai Politik
 Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi
 Sarana Komunikasi Politik
Dalam masyarakat luas, banyak ragam pendapat dan aspirasi berkembang. Jika tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat senada, maka pendapat dan aspirasi rakyat akan hilang. Pendapat yang sudah digabungkan akan diproses dalam bentuk yang lebih teratur. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan, yang dimasukkan kedalam program partai untuk disampaikan kepada pemerintah melalui parlemen. Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

 Sebagai Sarana Sosialisi Poltik
Dalam ilmu politik, sosialisasi partai politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap politik fenomena yang umumnya terjadi di masyarakat. Proses sosialisasi ini berjalan seumur hidup. Partai politik berkembang melalui keluarga, sekolah, dan lain-lain. Ia juga merupakan penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik dari generasi satu ke generasi berikutnya, misalnya dengan ceramah, penataran, kursus kader, dan lainnya.
 Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik dalam partai maupun nasional. Partai memerlukan kader-kader berkualitas. Dengan adanya kader berkualitas, partai dapat mengembangkan diri dan berpeluang mengajukan calon di bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kesinambungan dan kelestarian partai, sekaligus mendidik calon-calon pemimpin. Rekrutmen politik dilakukan dengan berbagai cara, misalnya kontak pribadi, persuasi, dan sebagainya.

 Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Dalam suatu masyarakat selalu terdapat potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untukk mengatasi atau minimal menekan akibat negatif dari konflik. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian antar pihak yang berkonflik, sekaligus meyakinkan para pendukungnya. Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah.

 Fungsi Partai Politik di Negara Otoriter
Tujuan dan fungsi partai komunis tergantung keadaan apakah partai komunis berkuasa atau tidak. Partai komunis bertujuan untuk membawa masyarakat menuju tercapainya masyarakat modern dengan ideologi komunis, dan partai berfungsi sebagai pelopor untuk mencapai tujuan tersebut.
Fungsi sebagai sarana sosialisasi politik ditekankan kepada pembinaan warganegara ke arah kehidupan dan pola pikir sesuai pola politik yang ditentukan partai. Fungsi rekrutmen politik ditujukan untuk mencari orang yang berkemampuan mengabdi pada partai, menguasai ideologi komunisme, dan lainnya. Dapat disimpulkan, bahwa partai politik berfungsi mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat secara monolitik, dan memaksa individu hidup sesuai dengan kepentingan partai.

 Fungsi Partai Politik di Negara Berkembang
Kehidupan politik di negara berkembang berbeda satu sama lain, begitu pula dengan partai politiknya. Pada umumnya partai politik di negara berkembang diharapkan berfungsi seperti di negara maju dalam politik, seperti menjadi alat untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal ini sulit diwujudkan. Beban yang dipikul partai politik terlalu berat dan harapan-harapan yang ditujukan kepada partai politik terlalu tinggi.
Walaupun masih banyak kelemahan partai politik di negara berkembang, ia masih tetap dianggap penting dalam kehidupan politiknya. Usaha melibatkan partai politik dan golongan politik lainnya dalam proses pembangunan disetiap aspeknya, sangat penting untuk membangun masyarakat atas dasar pemerataan dan keadilan sosial. Jika partai dan golongan politik lainnya diberi kesempatan untuk berkembang, mungkin ia dapat mencari bentuk partisipasi yang dapat membantu memecahkan persoalan atau masalah di negara itu.

Klasifikasi Sistem Kepartaian
 Sistem Partai Tunggal
Istilah ini digunakan untuk negara yang benar-benar hanya memiliki satu partai dan negara dengan satu partai dominan di antara partai lainnya. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara seperti Cina, Kuba,dan Uni Soviet. Kehidupan partai di negara seperti ini tidak kompetitif, yaitu semua partai harus tunduk pada partai yang berkuasa dan tidak bersaing dengannya.

 Sistem Dwi-Partai
Istilah ini digunakan untuk dua partai diantara beberapa partai, memenangkan dua tempat teratas dan dalam pemilu secara bergiliran. Sekarang ini hanya beberapa negara yang menganut sistem dwi-partai, seperti Inggris, Amerika Serikat, Filipina, dan lainnya. Dalam sistem dwi-partai, partai dengan jelas dibagi menjadi partai berkuasa dan partai pengecam tapi loyal. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila komposisi masyarakat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai tujuan dan asas sosial politik, dan adanya kontinuitas sejarah.

 Sistem Multi-Partai
Keanekaragaman budaya politik masyarakat mendorong terjadinya sistem multi-partai atau banyak partai. Perbedaan berbagai aspek masyarakat membuat golongan masyarakat cenderung menggunakan wadah sempit saja, sehingga sistem multi-partai dianggap sesuai dengan keanekaragaman budaya dan politik. Negara-negara penganut sistem ini diantaranya Indonesia, Belanda, Australia, dan lainnya.
Sistem multi-partai apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, memiliki kecenderungan menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga badan eksekutif biasanya lebih lemah. Hal ini karenna seringkali tidak ada satu partai kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga harus berkoalisi dengan partai lain. Akan tetapi, tidak selamanya sistem pemerintah koalisi lemah, seperti yang ditunjukkan Belanda, Norwegia, dan Swedia.
Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam sistem multi-partai. Mulai tahun 1998, Indonesia berusaha untuk mendirikan suatu sistem multi-partai dengan mengambil unsur positif dari pengalaman dari masa lalu.